Blog Archives

Program Jaminan Persalinan

Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan menerapkan kebijakan baru terkait dengan kesehatan Ibu dan Anak. Kebijakan ini adalah salah satu bagian dari program kebijakan gratis di kabupaten ini. Program yang diberi nama Program Jaminan Persalinan atau Projamsal ini di informasikan kepada unit-unit terkait melalui surat edaran bupati seperti puskesmas, rumah berslin baik pemerintah maupun swasta. Harapan yang sangat besar dari pemerintah daerah soppeng agar masyarakat yang ingin melakukan persalinan agar memanfaatkan program ini karena program ini tidak tebatas hanya untuk mayarakat miskin melainkan untuk segenap masyarakat yang menjadi sasaran program tesebut.

Salah satu tujuan dari program ini adalah untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan Ibu dan Anak yang merupakan salah satu poin dari Millenium Development Goals (MDGs). Menurut bina kesehatan masyarakat dinas kesehatan kabupaten Soppeng bahwa program ini diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, karena kelahiran bayi yang lancar dan ditangani dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas tentunya akan dapat mencegah kematian bayi dan ibu. Oleh karena itu diharapkan kepada segenap masyarakat soppeng khususnya ibu hamil, dan ibu yang baru saja melahirkan untuk mendapatkan layanan ini. Program ini tidak hanya tebatas pada pelayanan kehamilan oleh tenaga kesehatan melainkan meliputi pengontrolan kehamilan, persalinan, imunisasi bayi, serta KB untuk ibu yang baru melahirkan.

Analisis Kebijakan Kesehatan Rasional Mengenai Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas

Alur SPM

     Puskesmas dan jaringannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan terdepan yang bertanggung jawab di wilayah kerjanya, saat ini keberadaannya sudah cukup merata. Namun demikian, masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh Puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya diantaranya yang mendapat perhatian adalah pelayanan dasar yang dimiliki Puskesmas belum mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain adalah keterbatasan biaya operasional untuk pelayanan kesehatan padahal luas wilayah kerja dan sasaran masyarakat resiko tinggi sangatlah luas. Selain itu Kurangnya perhatian tenaga kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat desa terpencil karena akses wilayah yang sangat sulit dengan insentif yang kecil dan tidak adanya sarana transportasi yang minim untuk mengakses wilayah kerja yang luas dan sulit tersebut. Selain itu pula kurangnya alat kesehatan dan tenaga kesehatan jika dibandingkan dengan yang seharusnya dibutuhkan menjadikan alasan mengapa SPM di tingkat pelayanan kesehatan itu belum tercapai.

     Karena alasan yang multifaktorial tersebut maka pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan mencoba untuk merumuskan suatu kebijakan sebagai bentuk upaya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa kebijakan pemerintah yang dicanangkan diantaranya ialah Penyaluran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada Pemerintah daerah untuk disalurkan ke Puskesmas, hal ini dimaksudkan agar puskesmas mampu mengelola keuangan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari Pusksesmas tersebut. Selain itu pemerintah juga mengusulkan suatu kebijakan pemberian bantuan alat kesehatan (Alkes) di Pelayanan Kesehatan Daerah dengan harapan alat-alat kesehatan tersebut mampu meningkatkan kinerja Pusksesmas. Pelatihan rutin Tenaga Kesehatan (Nakes) yang ada di Puskesmas terkait profesi dan bidang masing-masing juga diusulkan mengingat tenaga kesehatan yang ada terkadang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan profesinya. Kebijakan mengenai peningkatan fasilitas Puskesmas khususnya gedung dan rumah dinas cukup baik karena membantu Puskesmas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat karena gedung yang memadai dan tenaga kesehatan yang tinggal di rumah dinas dekat dengan puskesmas tempat mereka bekerja.

     Pemerintah pusat memutuskan untuk menerapkan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada Puskesmas di daerah. Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) bagi Puskesmas sebagai kegiatan inovatif di samping kegiatan lainnya seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal). Penyaluran dana BOK merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan khususnya dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan tersebut. Tujuan dan penyaluran dana BOK ini pun tidak hanya meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif Puskesmas untuk mewujudkan pencapaian target SPM Bidang Kesehatan melainkan sebagai upaya mencapai tujuan MDGs pada tahun 2015. Sehingga diharapkan kebijakan ini bisa lebih efektif dan efisien untuk diterapkan.