Analisis Kebijakan Kesehatan Rasional Mengenai Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas


Alur SPM

     Puskesmas dan jaringannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan terdepan yang bertanggung jawab di wilayah kerjanya, saat ini keberadaannya sudah cukup merata. Namun demikian, masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh Puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya diantaranya yang mendapat perhatian adalah pelayanan dasar yang dimiliki Puskesmas belum mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain adalah keterbatasan biaya operasional untuk pelayanan kesehatan padahal luas wilayah kerja dan sasaran masyarakat resiko tinggi sangatlah luas. Selain itu Kurangnya perhatian tenaga kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat desa terpencil karena akses wilayah yang sangat sulit dengan insentif yang kecil dan tidak adanya sarana transportasi yang minim untuk mengakses wilayah kerja yang luas dan sulit tersebut. Selain itu pula kurangnya alat kesehatan dan tenaga kesehatan jika dibandingkan dengan yang seharusnya dibutuhkan menjadikan alasan mengapa SPM di tingkat pelayanan kesehatan itu belum tercapai.

     Karena alasan yang multifaktorial tersebut maka pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan mencoba untuk merumuskan suatu kebijakan sebagai bentuk upaya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa kebijakan pemerintah yang dicanangkan diantaranya ialah Penyaluran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada Pemerintah daerah untuk disalurkan ke Puskesmas, hal ini dimaksudkan agar puskesmas mampu mengelola keuangan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari Pusksesmas tersebut. Selain itu pemerintah juga mengusulkan suatu kebijakan pemberian bantuan alat kesehatan (Alkes) di Pelayanan Kesehatan Daerah dengan harapan alat-alat kesehatan tersebut mampu meningkatkan kinerja Pusksesmas. Pelatihan rutin Tenaga Kesehatan (Nakes) yang ada di Puskesmas terkait profesi dan bidang masing-masing juga diusulkan mengingat tenaga kesehatan yang ada terkadang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan profesinya. Kebijakan mengenai peningkatan fasilitas Puskesmas khususnya gedung dan rumah dinas cukup baik karena membantu Puskesmas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat karena gedung yang memadai dan tenaga kesehatan yang tinggal di rumah dinas dekat dengan puskesmas tempat mereka bekerja.

     Pemerintah pusat memutuskan untuk menerapkan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada Puskesmas di daerah. Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) bagi Puskesmas sebagai kegiatan inovatif di samping kegiatan lainnya seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal). Penyaluran dana BOK merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan khususnya dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan tersebut. Tujuan dan penyaluran dana BOK ini pun tidak hanya meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif Puskesmas untuk mewujudkan pencapaian target SPM Bidang Kesehatan melainkan sebagai upaya mencapai tujuan MDGs pada tahun 2015. Sehingga diharapkan kebijakan ini bisa lebih efektif dan efisien untuk diterapkan.

Posted on 13 November 2011, in Nutrition Problem and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: