Monthly Archives: November 2011

Menurut saya suatu advokasi perlu dilakukan karena dengan…

Menurut saya suatu advokasi perlu dilakukan, karena dengan adanya dukungan dana dan legalitas berupa kebijakan, maka sebuah penanganan gizi yang komprehensif semakin mudah untuk dilakukan.

Advertisements

Advokasi Gizi

     Menurut definisi dari WHO, advocacy is a combination on individual and social support design to gain political commitment, policy support, social acceptance, system support for particular health goal and programme. Sedangkan menurut ahli retorika Foss (1981) mengatakan bahwa advokasi merupakan suatu upaya persuasif yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, dan rekomendasi tindak lanjut mengenai sesuatu. Dari definisi tersebut bisa dipahami bahwa advokasi merupakan suatu action yang berupaya menarik dukungan politis dan sosial mengenai sesuatu yang dianggap sangat penting untuk mendapatkan dukungan. Ada dua item penting menyangkut kegiatan advokasi yakni, data dan informasi. Data yang dimiliki haruslah valid dan accountable, selain itu penyajian informasi dengan menarik dapat menopang keberhasilan kegiatan advokasi tersebut.

     Untuk seorang akademisi bidang gizi dan ahli gizi, advokasi harus dilakukan mengingat dukungan penentu kebijakan pelaksananya tidaklah signifikan menyangkut masalah-masalah gizi yang kian banyak di negara kita. Advokasi sendiri ditujukan kepada penentu kebijakan dengan upaya persuasif untuk memperoleh dukungan dan kepedulian dari para pemegang kebijakan terkait gizi. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa perlu advokasi bidang gizi? Design advokasi ini mencakup stakeholders dan para pemegang kebijakan, melalui komunikasi aktif, pendekatan politik, dan media, kegiatan advokasi ini dapat dilakukan. Cara pandang dan pemahaman mengenai permasalahan gizi, komitment terhadap kesehatan masyarakat adalah informasi kunci untuk menarik dukungan dari legislatif dan eksekutif.

     Gizi merupakan aspek terpenting dari Indeks Pembangunan Manusia, para practitioner menempat gizi sebagai pondasi dari beberapa bidang seperti pendidikan, kesehatan, politik, sosial, ekonomi, gender, dan hak-hak asasi. Dengan peranan gizi yang multi dimensi dan lintas sector, maka seharusnya dukungan untuk bidang gizi ini besar. Berdasarkan data IPM, Indonesia menempati urutan 111 untuk tingkat gizi dan kualitas SDM nya. Di Indonesia, banyak pihak yang belum mengetahui pentingnya gizi bagi kehidupan, gizi seringkali masih kalah prioritas jika dibandingkan dengan bidang ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Oleh karena itu, jika ingin meningkatkan tingkat IPM Indonesia di mata dunia, diperlukan kesadaran dari semua pihak dan semua sector serta upaya khusus untuk menopang penanganan masalah gizi.

      Bercermin dari fakta diatas, maka salah satu upaya khusus untuk mencapai itu semua adalah dengan melakukan upaya pendekatan-pendekatan yang persuasif, komunikatif, dan inovatif, serta memperhatikan setiap segmen sasaran perbaikan. Sehubungan dengan itu semua, advokasi gizi kepada semua pihak terkait sangatlah dibutuhkan terutama kepada penentu kebijakan, berbagai sector, dan lembaga perwakilan rakyat. Salah satu bahan yang dapat dijadikan rujukan atau informasi agar penentu kebijakan tertarik dan peduli adalah meyakinkan bahwa gizi merupakan hak asasi manusia, dan investasi bagi negara karena dengan meningkatkan status gizi, IPM bisa meningkat sehingga kualitas SDM negara juga tinggi. Dengan adanya dukungan dari penentu kebijakan dan masyarakat, tentunya gizi tidak lagi di anak tirikan, sehingga tahap demi tahap banyak orang dapat sadar akan pentingnya aspek gizi ini.

      Perlu diketahui bersama bahwa tujuan umum kegiatan advokasi gizi ini tidak lain adalah untuk memperoleh dukungan dan komitmen dalam upaya perbaikan gizi masyarakat yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang wajib dipenuhi baik berupa kebijakan yang pro rakyat, dana, bantuan sarana dan prasarana, kemudahan, tindakan riil, dan segala bentuk dukungan sesuai kondisi yang ada. Adapun target yang ingin dicapai yakni kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi, penyediaan anggaran untuk program gizi, perubahan perilaku masyarakat menuju gizi seimbang, perbaikan status gizi masyarakat, dan komitmen para pengambil keputusan untuk bersama-sama memecahkan masalah gizi di Indonesia. Advokasi kepada pihak yang menentang juga diperlukan untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan dan politik diantara pihak-pihak yang potensial untuk itu.

     Untuk melihat keberhasilan advokasi ini, ada beberapa indicator yakni output berupa keterlibatan, dukungan dan kesinambungan yang diberikan oleh sasaran advokasi yang diimplementasikan kedalam action, dukungan dana, sarana, dan kemudahan. Salah satu contoh keberhasilan advokasi gizi ini adalah dukungan anggaran APBD untuk pembangunan Rumah Pemulihan Gizi, dan pembangunan BPP GAKY.

Analisis Kebijakan Kesehatan Rasional Mengenai Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas

Alur SPM

     Puskesmas dan jaringannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan terdepan yang bertanggung jawab di wilayah kerjanya, saat ini keberadaannya sudah cukup merata. Namun demikian, masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh Puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya diantaranya yang mendapat perhatian adalah pelayanan dasar yang dimiliki Puskesmas belum mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain adalah keterbatasan biaya operasional untuk pelayanan kesehatan padahal luas wilayah kerja dan sasaran masyarakat resiko tinggi sangatlah luas. Selain itu Kurangnya perhatian tenaga kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat desa terpencil karena akses wilayah yang sangat sulit dengan insentif yang kecil dan tidak adanya sarana transportasi yang minim untuk mengakses wilayah kerja yang luas dan sulit tersebut. Selain itu pula kurangnya alat kesehatan dan tenaga kesehatan jika dibandingkan dengan yang seharusnya dibutuhkan menjadikan alasan mengapa SPM di tingkat pelayanan kesehatan itu belum tercapai.

     Karena alasan yang multifaktorial tersebut maka pemerintah pusat melalui Kementrian Kesehatan mencoba untuk merumuskan suatu kebijakan sebagai bentuk upaya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa kebijakan pemerintah yang dicanangkan diantaranya ialah Penyaluran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada Pemerintah daerah untuk disalurkan ke Puskesmas, hal ini dimaksudkan agar puskesmas mampu mengelola keuangan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari Pusksesmas tersebut. Selain itu pemerintah juga mengusulkan suatu kebijakan pemberian bantuan alat kesehatan (Alkes) di Pelayanan Kesehatan Daerah dengan harapan alat-alat kesehatan tersebut mampu meningkatkan kinerja Pusksesmas. Pelatihan rutin Tenaga Kesehatan (Nakes) yang ada di Puskesmas terkait profesi dan bidang masing-masing juga diusulkan mengingat tenaga kesehatan yang ada terkadang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan profesinya. Kebijakan mengenai peningkatan fasilitas Puskesmas khususnya gedung dan rumah dinas cukup baik karena membantu Puskesmas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat karena gedung yang memadai dan tenaga kesehatan yang tinggal di rumah dinas dekat dengan puskesmas tempat mereka bekerja.

     Pemerintah pusat memutuskan untuk menerapkan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada Puskesmas di daerah. Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) bagi Puskesmas sebagai kegiatan inovatif di samping kegiatan lainnya seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal). Penyaluran dana BOK merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan khususnya dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan tersebut. Tujuan dan penyaluran dana BOK ini pun tidak hanya meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif Puskesmas untuk mewujudkan pencapaian target SPM Bidang Kesehatan melainkan sebagai upaya mencapai tujuan MDGs pada tahun 2015. Sehingga diharapkan kebijakan ini bisa lebih efektif dan efisien untuk diterapkan.